Aksi BEM UI Bersama NGO Picu Pertanyaan soal Arah Gerakan Mahasiswa

Demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pada 28 Oktober menjadi peristiwa yang bukan hanya relevan bagi kalangan kampus, tetapi juga bagi publik yang berkepentingan terhadap kualitas ruang kritik dan pengawasan kebijakan. Karena bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, aksi tersebut menghadirkan pertanyaan mengenai arah gerakan mahasiswa, terutama ketika organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat turut terlibat. Bagi masyarakat, persoalan ini menyangkut sejauh mana suara mahasiswa tetap mencerminkan kepentingan warga atau justru menjadi kendaraan bagi agenda kelompok lain.

Keterlibatan NGO dalam aksi mahasiswa tidak serta-merta dapat dinilai sebagai penyimpangan. Organisasi semacam itu kerap berperan sebagai mitra diskusi, penyedia pengetahuan, dan pengawas kekuasaan. Namun, dampak bagi publik menjadi berbeda apabila NGO tidak lagi berposisi sebagai pendamping, melainkan ikut menentukan kerangka berpikir, agenda perjuangan, hingga cara mahasiswa memandang pemerintah. Dalam kondisi demikian, mahasiswa berisiko kehilangan independensi dan publik pun berisiko menerima kritik yang tidak sepenuhnya lahir dari kebutuhan masyarakat luas.

Bagi pembaca dan warga, risiko tersebut tampak ketika tuntutan mahasiswa tidak lagi dinilai dari manfaat konkret bagi kehidupan sehari-hari, tetapi dari kesesuaiannya dengan perspektif organisasi mitra. Jika agenda aksi lebih banyak dibentuk oleh narasi NGO, ruang publik dapat kehilangan salah satu saluran kritik yang seharusnya independen. Masyarakat membutuhkan mahasiswa yang mampu membaca persoalan secara mandiri, bukan sekadar meneruskan kerangka advokasi yang telah dirumuskan pihak lain.

Indikasi pengaruh tersebut dapat ditelusuri melalui kesamaan perspektif antara sebagian gerakan mahasiswa dan kelompok advokasi NGO. Salah satu kecenderungan yang menonjol adalah memandang kehadiran negara secara negatif, seolah-olah semakin besar peran negara dalam kehidupan masyarakat, semakin besar pula ancaman terhadap demokrasi. Cara pandang ini perlu diuji secara kritis karena tidak semua intervensi negara merupakan bentuk otoritarianisme; bagi publik, penilaian semacam itu dapat menyederhanakan persoalan kebijakan yang sebenarnya kompleks.

Dalam tradisi advokasi sejumlah NGO, negara sering ditempatkan sebagai aktor yang harus terus dicurigai dan dibatasi, sementara masyarakat sipil diposisikan sebagai kekuatan penyeimbang yang mengawasi kekuasaan. Kerangka tersebut memiliki fungsi penting dalam demokrasi, tetapi apabila diterima tanpa kritik, mahasiswa dapat terjebak dalam perspektif NGO-sentris. Dampaknya bagi publik adalah kebijakan pemerintah dinilai terutama dari seberapa jauh kebijakan itu memperluas atau membatasi kekuasaan negara, bukan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Perspektif tersebut juga berpotensi membuat mahasiswa mengabaikan fungsi negara sebagai penyedia layanan publik dan pelindung kelompok rentan. Ketika pemerintah memperluas akses pendidikan, memperkuat layanan kesehatan, memberikan perlindungan sosial, atau mengambil tindakan terhadap penguasaan sumber daya alam yang merugikan rakyat, kebijakan-kebijakan itu semestinya dinilai berdasarkan pelaksanaan, manfaat, dan akuntabilitasnya. Bagi publik, kehadiran negara tidak sepatutnya langsung dicurigai sebagai ancaman demokrasi hanya karena negara mengambil peran lebih besar.

Oleh karena itu, kedekatan BEM UI dengan jaringan NGO perlu menjadi bahan evaluasi mengenai independensi gerakan mahasiswa. Siapa yang merumuskan agenda aksi? Perspektif siapa yang paling dominan dalam menentukan tuntutan? Apakah mahasiswa mengembangkan analisisnya sendiri atau sekadar mengadopsi narasi yang telah lama diperjuangkan organisasi mitranya? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk menguji apakah hubungan tersebut benar-benar setara atau justru membuat mahasiswa mengikuti arah pemikiran pihak lain.

Pertanyaan mengenai potensi pengaruh NGO tetap sah diajukan. Independensi tidak cukup dibuktikan melalui pernyataan bahwa gerakan mahasiswa bebas dari kepentingan politik; independensi harus terlihat dari kemampuan mahasiswa mengambil keputusan secara mandiri dan mengkritisi siapa pun yang memengaruhi pemikirannya. Bagi masyarakat, kemampuan semacam itu menjadi jaminan bahwa kritik mahasiswa tidak berhenti pada kepentingan jangka pendek kelompok tertentu, tetapi tetap berorientasi pada kepentingan publik yang lebih luas.

Mahasiswa seharusnya menjadi kekuatan intelektual yang mampu menguji berbagai ideologi, termasuk ideologi yang berkembang di lingkungan NGO. Jangan sampai semangat kritis terhadap pemerintah justru membuat mahasiswa tidak kritis terhadap jaringan organisasi yang menjadi mitra gerakannya. Jika setiap kebijakan yang memperkuat peran negara dicurigai sebagai otoritarianisme, sementara perspektif NGO diterima tanpa pemeriksaan, gerakan mahasiswa berisiko terjebak dalam standar ganda; risiko itu pada akhirnya membatasi kualitas kritik yang tersedia bagi publik.

Pada akhirnya, demonstrasi BEM UI pada 28 Oktober bukan hanya soal hak menyampaikan kritik, melainkan juga soal siapa yang membentuk arah kritik tersebut. Mahasiswa harus menjadi subjek yang menentukan agenda perjuangannya sendiri, bukan sekadar kendaraan bagi kepentingan organisasi lain. NGO boleh menjadi mitra, sumber pengetahuan, dan pengawas kekuasaan; namun, ketika kemitraan berubah menjadi ketergantungan ideologis, independensi mahasiswa patut dipertanyakan. Demokrasi membutuhkan mahasiswa yang kritis terhadap pemerintah, sekaligus berani menguji pengaruh dan kepentingan di balik gerakannya sendiri, karena kualitas ruang kritik publik bergantung pada kemampuan mahasiswa menjaga otonomi intelektualnya.